Tindak Pidana Laut, atau yang dikenal sebagai illegal fishing, merupakan ancaman serius bagi lingkungan dan kelautan Indonesia. Tindakan ini tidak hanya merugikan negara dari segi ekonomi, namun juga berdampak buruk terhadap ekosistem laut yang kaya akan keanekaragaman hayati.
Menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, tindak pidana laut telah menyebabkan kerugian hingga miliaran rupiah setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena banyak kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia tanpa izin dan melanggar berbagai peraturan yang telah ditetapkan.
Menurut Bambang Susanto, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, “Tindak Pidana Laut bukan hanya masalah ekonomi, namun juga masalah keberlanjutan lingkungan. Kita harus bersatu untuk melindungi sumber daya kelautan kita agar tetap lestari.”
Ancaman dari tindak pidana laut juga diperkuat oleh pernyataan dari Profesor Ove Hoegh-Guldberg, seorang ahli kelautan dari University of Queensland, yang menyebutkan bahwa “Kerusakan lingkungan laut akibat illegal fishing dapat berdampak jangka panjang terhadap ekosistem laut secara keseluruhan.”
Untuk itu, pemerintah Indonesia perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana laut. Selain itu, kerja sama antar negara juga menjadi kunci dalam mengatasi masalah ini. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, “Kita harus bekerja sama dengan negara-negara lain untuk mengatasi tindak pidana laut ini, karena ini bukan hanya masalah Indonesia, namun juga masalah global.”
Dengan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dan kelautan, diharapkan tindak pidana laut dapat diminimalisir dan sumber daya kelautan Indonesia dapat terjaga dengan baik demi kesejahteraan generasi mendatang.