Menyoal kewenangan Bakamla dalam penegakan hukum maritim menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Bakamla atau Badan Keamanan Laut merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan keamanan di perairan Indonesia. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, banyak pihak yang mempertanyakan sejauh mana kewenangan Bakamla dalam menegakkan hukum di laut.
Menurut Kapten Bakamla, Muchtar, kewenangan Bakamla dalam penegakan hukum maritim sangatlah jelas. “Bakamla memiliki wewenang yang cukup luas dalam melakukan operasi penegakan hukum di laut. Mulai dari patroli, penangkapan, hingga penyerahan pelaku ke kepolisian,” ujarnya.
Namun, tidak sedikit yang meragukan kewenangan Bakamla dalam menegakkan hukum di laut. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Legal Roundtable (ILR), Supriyadi Widodo Eddyono, ada kebingungan terkait kewenangan antara Bakamla dan Kepolisian. “Hal ini dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan yang berpotensi menimbulkan kekacauan dalam penegakan hukum maritim,” katanya.
Sebagai penegak hukum di laut, kewenangan Bakamla tentu harus diatur dengan jelas dan transparan. Menurut pengamat maritim, Andi Hajramurni, “Pemerintah perlu meninjau kembali Undang-Undang yang mengatur tentang kewenangan Bakamla agar tidak menimbulkan konflik di lapangan.”
Meskipun masih banyak perdebatan terkait kewenangan Bakamla dalam penegakan hukum maritim, namun tidak dapat dipungkiri bahwa peran lembaga ini sangat penting dalam menjaga keamanan laut Indonesia. Dengan regulasi yang jelas dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan Bakamla dapat semakin efektif dalam menjalankan tugasnya.