Peran Penting Penegakan Hukum Laut di Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan kaya akan sumber daya alam. Namun, tanpa penegakan hukum laut yang efektif, sumber daya alam tersebut dapat dieksploitasi secara tidak bertanggung jawab oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, “Penegakan hukum laut sangat penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan melindungi nelayan lokal dari praktik-praktik illegal fishing yang merugikan.” Hal ini juga diamini oleh Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, yang menyatakan bahwa “Tanpa penegakan hukum laut yang kuat, wilayah laut Indonesia rentan menjadi jalur ilegal dan kejahatan maritim lainnya.”
Namun, meskipun penting, penegakan hukum laut di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait seperti TNI AL, Polri, Bakamla, dan KKP. Hal ini menyebabkan sering terjadi tumpang tindih kewenangan dan kurangnya efisiensi dalam penegakan hukum laut.
Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum laut. Menurut data dari KKP, hanya sekitar 30% wilayah laut Indonesia yang dapat diawasi secara langsung. Hal ini menjadikan wilayah laut Indonesia rentan terhadap illegal fishing dan praktik-praktik ilegal lainnya.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan sinergi antara semua pihak terkait dalam penegakan hukum laut. Selain itu, peningkatan investasi dalam sarana dan prasarana seperti kapal patroli dan sistem pemantauan laut juga sangat diperlukan. Sebagai negara maritim yang memiliki potensi besar di sektor kelautan, Indonesia tidak boleh lengah dalam menjaga dan melindungi sumber daya alam lautnya.
Dengan penegakan hukum laut yang efektif, Indonesia dapat memastikan keberlanjutan ekosistem laut dan keberlanjutan mata pencaharian nelayan lokal. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, “Hukum laut harus ditegakkan dengan tegas dan adil agar wilayah laut Indonesia dapat terus memberikan manfaat yang maksimal bagi bangsa dan negara.”